JALAN AKSES MENUJU PUSKESMAS RUSAK PARAH

Kantor Pe20160921_100941_Panolayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi GPP 2017 Dan Pembayaran Belanja Pegawai pada hari Kamis (23/02/17) di Ruang Treasury Learning Center KPPN. Adapun Satker yang diberikan asistensi dan bimbingan adalah dari Sekretariat Balilatfo Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berjumlah 9 (sembilan) petugas satker.

KPPN sebagai instrument kelembagaan Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Keuangan telah memanfaatkan Aplikasi Gaji Pemerintah Pusat (GPP) sejak pertama kali dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2007 hingga dengan saat ini dan digunakan oleh setiap satuan kerja Kementerian/ Lembaga untuk menghasilkan sistem administrasi dan pengajuan pembayaran belanja pegawai PNS Pusat secara komputerisasi.

Dalam pembukaan, Budiyono (Kepala Seksi MSKI) menyampaikan bahwa komitmen dari KPPN Jakarta VII untuk terus meningkatkan pelayanan kepada setiap stakeholder dalam hal pemberian bimbingan teknis aplikasi maupun prosedur pada setiap layanan KPPN. Selanjutnya diharapkan dengan terbukanya akses konsultasi bisa dimaksimalkan oleh satuan kerja untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan proses pengajuan belanja pegawai.

Pada kesempatan itu pengajar KPPN Jakarta VII (Melthin, Widjajanti, Supartini) bergantian memaparkan penjelasan dan ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Belanja Pegawai. Penjelasan dimulai tugas dan wewenang KPA, PPSPM, PPK dan PPABP pada proses pengajuan belanja pegawai. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk- bentuk pengajuan gaji pada satker, tunjangan- tunjangan yang berhak dibayarkan,  serta jenis potongan pegawai yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*